SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

our flag

KD 7.2  MENDISKRIPSIKAN PELAKU-PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
SIKLUS   1PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
SISTEM EKONOMI ADALAH  CARA SUATU NEGARA MENGATUR KEGIATAN EKONOMINYA DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN
SISTEM EKONOMI DUNIA
ADA TIGA SISTEM EKONOMI DUNIA :

SISTEM EKONOMI PASAR MURNI (KAPITALIS/LIBERAL)
SISTEM EKONOMI TERPUSAT (KOMANDO)
SISTEM EKONOMI CAMPURAN (KAPITALIS DAN KOMANDO)
PENGERTIAN
SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERAL ADALAH MEMBERIKAN KEBEBASAN BERUSAHA KEPADA PARA PELAKU EKONOMI TANPA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT ADALAH PEMERINTAH MEMILIKI KEKUASAN PENUH DALAM MENGATUR KEGIATAN EKONOMI DAM MENGUASAI ALAT-ALAT PRODUKSI

SISTEM EKONOMI CAMPURAN ADALAH MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG TERKENDALI KEPADA PARA PELAKU EKONOMI UNTUK BERUSAHA DAN MASIH ADANYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERAL
PERANAN MODAL SANGAT PENTING

TERBATASNYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

TIAP ORANG DAN PRODUSEN BEBAS MEMILIKI ALAT PRODUKSI DAN BEBAS MENENTUKAN PRODUKSINYA

4.   HAK MILIK PRIBADI DIAKUI PENUH

KELEBIHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERALI
TIAP ORANG BEBAS MENENTUKAN NASIBNYA

2.   KREATIVITAS DAN POTENSI MASYARAKAT BERKEMBANG KARENA ADA PERSAINGAN

3.   PRODUKSI DIDASARKAN PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT
KEKURANGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS/LIBERALI
1.  PEMERINTAH SULIT DALAM
MENGAWASI DAN MENGATUR
PEREKONOMIAN

2.  MENIMBULKAN KESENJANGAN EKONOMI

3.  EKSPLOITASI BERLEBIHAN TERHADAP
ALAM DAN SESAMA MANUSIA
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT
SUMBER DAYA EKONOMI DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH NEGARA

HARGA BARANG DITENTUKAN DAN DIKENDALIKAN NEGARA

3.  SEMUA MASYARAKAT ADALAH KARYAWAN NEGARA
KELEBIHAN SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT
MUDAH MELAKUKAN KONTROL PEREKONOMIAN

MUDAH MENGATUR PRODUKSI

3.   KEKUATAN EKONOMI MUTLAK PADA NEGARA

KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KOMANDO/TERPUSAT
KREATIFITAS INDIVIDU TIDAK BERKEMBANG

KEGIATAN EKONOMI TIDAK MENCERMINKAN KEHENDAK RAKYAT

3.  JENIS RODUKSI TERBATAS
CIRI-CIRI UTAMA SISTEM EKONOMI CAMPURAN
HAK ATAS BARANG KONSUMSI DISERAHKAN KEPADA INDIVIDU, SEDANGKAN SARANA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DIPRODUKSI DITENTUKAN BERDASARKAN MEKANISME PASAR
TERDAPAT PERANAN PERORANGAN, SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN  PEREKONOMIAN
SISTEM EKONOMI YANG PERNAH DAN SEDANG BERKEMBANG DI INDONESIA
SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
INDONESIA

SISTEM EKONOMI PANCASILA

3.  SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
LANDASAN PEREKONOMIAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TERUTAMA PASAL 33
(AYAT 1, 2 DAN 3)

BAGAIMANA BUNYINYA ?
SISTEM EKONOMI DEMOKRASI INDONESIA
KEGIATAN EKONOMI DILAKUKAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT, PEMERINTAH HANYA BERTUGAS MEMBIMBING, MENGAWASI, DAN MENGARAHGKAN

CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI DEMOKRASI :

PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA ATAS ASAS KEKELUARGAN
CABANG PRODUKSI YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKELOLA NEGARA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT
BUMI,AIR DAN KEKEYAAN ALAM YANG TERKAMDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIGUNAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
HAK MILIK PERORANGAN DIAKUI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM

NILAI-NILAI YANG HARUS DIHINDARI DALAM SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
SISTEM EKONOMI PANCASILA
SISTEM EKONOMI YANG MEMPOSISIKAN RAKYAT SEBAGAI PELAKU UTAMA, MEMPERHATIKAN SEKTOR KOPERASI, DAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN MORAL MASYARAKAT

CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI PANCASILA :
1. DIGUNAKAN KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN INDONESIA
2. DIKEMBANGKANNYA KEKUATAN MORAL DALAM KEGIATAN EKONOMI
3. ADANYA KESEIMBANGAN YANG JELAS ANTARA PERENCANAAN DI TINGKAT NASIONAL DENGAN DESENTRALISASI KEUANGAN
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
SISTEM EKONOMI DENGAN PELAKU EKONOMI UTAMA ADALAH RAKYAT, NAMUN KEGIATAN EKONOMINYA BANYAK DIDASARKAN PADA MEKANISME PASAR

CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN :
BERKEADILAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN
YANG SEHAT
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
MENJAMIN KESEMPATAN BERUSAHA DAN BEKERJA
SIKLUS  2PELAKU-PELAKU SISTEM EKONOMI DI INDONESIA
PELAKU-PELAKU UTAMA SISTEM EKONOMI INDONESIA :

1. BUMN : BADAN USAHA MILIK NEGARA
2. BUMS : BADAN USAHA MILIK SWASTA
3. KOPERASI

CONTOH ?
PERAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKU EKONOMI :

a. PELAKU PRODUKSI
b. PELAKU DISTRIBUSI
c. PELAKU KONSUMSI

PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGATUR EKONOMI
1.    KEBIJAKAN DALAM PEREKONOMIAN :
a. KEBIJAKAN FISKAL
b. KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN DALAM DUNIA USAHA
(MENGATUR DUNIA USAHA DENGAN UNDANG-UNDANG)

KEBIJAKAN DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN

KEBIJAKAN DALAM MENGATUR DAN MENGENDALIKAN HARGA

PENGERTIAN BUMS
ADALAH BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN DIMILIKI OLEH PIHAK SWASTA (NON PEMERINTAH) ATAU
PERORANGAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN EKONOMI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
TUJUAN BUMS
UNTUK MEMPEROLEH LABA SETINGGI-TINGGINYA DENGAN BERUSAHA DIBERBAGAI BIDANG
EKONOMI SELAMA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG ADA
PERANAN BUMS DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
MENINGKATKAN PENERIMAAN
NEGARA MELALUI PAJAK
MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA
MENINGKATKAN VOLUME KEGIATAN EKONOMI
MEMBANTU PROSES KEGIATAN PEREKONOMIAN NEGARA
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
PENGERTIAN KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 1992 KOPERASI ADALAH BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-SEORANGATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA DAN
TERBUKA
KEMANDIRIAN DALAM BEROPERASI
PEMBAGIAN SHU SESUAI PARTISIPASI ANGGOTA
PENGELOLAAN KOPERASI DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN DEMOKRATIS
PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
1. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN
POTENSI KEMAKMURAN EKONOMI
ANGGOTANYA
2. BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP
3. MEMPERKOKOH PEREKONOMIAN
NASIONAL
SIKLUS   3PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGERTIAN USAHA INFORMAL ADALAH USAHA RAKYAT KECIL YANG
TIDAK MEMPEROLEH KESEMPATAN BEKERJA SECARA FORMAL
CIRI-CIRI USAHA INFORMAL
1. JUMLAH MODAL YANG DIBUTUHKAN
RELATIF KECIL
2. TIDAK TERIKAT OLEH WAKTU DAN
TEMPAT
3. PENGGELOLAAN YANG SEDERHANA
4. TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
LATAR BELAKANG BANYAKNYA USAHA INFORMAL DI INDONESIA
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
BANYAKNYA USAHA INFORMAL DI
INDONESIA :

BANYAKNYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT KRISIS 1998
MINIMNYA MODAL USAHA YANG DIMILIKI
TIDAK MEMPEROLEH KESEMPATAN BEKERJA SECARA FORMAL
KEBAIKAN DAN KEKURANGAN USAHA INFORMAL
KEBAIKAN USAHA INFORMAL :
MEMBANTU MENYERAP TENAGA
KERJA
TIDAK DIBUTUHKAN SKILL/KETRAMPILAN KHUSUS UNTUK
MELAKUKAN USAHA

KEKURANGAN USAHA INFORMAL :
MENGURANGI PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK
MENGGANGGU KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM KARENA KEBANYAKAN BEROPERASI DI TEMPAT-TEMPAT UMUM